Foto Unggulan

Diposting oleh:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email
Share on telegram

Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya === Bertempat di Aula Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kota Tasikmalaya. Pada acara tersebut turut hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, Kepala Dinas KUMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, Kasie Intel Kejaksaan Kota Tasikmalaya, Kasie Intel Polres Kota Tasikmalaya, Ketua KTNA Kota Tasikmalaya, serta seluruh anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Tasikmalaya. Jum’at, 10 Desember 2021

Pupuk dan Pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian sasaran produksi nasional. Oleh sebab itu, pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat yaitu Tepat Mutu, Jumlah, Jenis, Harga, Waktu dan Tempat. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk dan pestisida untuk mencapai prinsip tersebut. Khusus untuk penyediaan pupuk, Pemerintah telah menerapkan subsidi pupuk sehingga harga pupuk relatif lebih murah dan terjangkau oleh kemampuan modal petani.

Kebijakan lain yang ditempuh dibidang pupuk dan pestisida adalah dengan diberlakukannya deregulasi dibidang pendaftaran pupuk dan pestisida. Kebijakan tersebut memberikan dampak dengan semakin banyaknya jenis pupuk dan pestisida yang beredar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian. Sampai dengan Bulan Desember 2019, jumlah pupuk yang terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian tahun 2015 – tahun 2019 mencapai 1.911 merk pupuk An Organik dan 874 merk pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah, demikian halnya dengan pestisida sudah mencapai 4.319 formulasi untuk pertanian dan kehutanan dan 429 formulasi untuk pestisida Rumah Tangga dan pengendalian vektor penyakit manusia. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada petani untuk memilih jenis pupuk dan pestisida yang sesuai dengan kemampuan daya beli petani.

Berbagai perangkat Peraturan Perundang-undangan terkait dengan peredaran pupuk dan pestisida telah diterbitkan, namun kenyataannya di lapangan masih ditemukan pupuk dan pestisida ilegal, palsu maupun mutu dan efektivitas yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Kasus lainnya pada pupuk bersubsidi yang sangat sering terjadi adalah penggantian karung pupuk bersubsidi, penebusan oleh petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani dan tidak menyusun RDKK, penyaluran pupuk subsidi melebihi alokasi dalam RDKK yang disusun oleh Kelompok Tani, volume pupuk subsidi dalam karung tidak sesuai label. Mengingat kondisi tersebut, maka Pengawasan Pupuk dan Pestisida harus dilasanakan secara terkoordinir antara Pusat dan Daerah serta antar Instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida.

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) merupakan wadah koordinasi pengawasan antar Instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Disamping sebagai wadah koordinasi tersebut, upaya mengatasi permasalahan pupuk dan pestisida juga sangat diharapkan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pupuk dan pestisida terutama dalam penyelesaian tindak kasus Pidana.

Bagikan:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter

Berikan Komentar

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya