KP3 Unggulan

Diposting oleh:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email
Share on telegram

Rakor Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan === Pada hari Kamis, 05 November 2020 telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kota Tasikmalaya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan beserta jajarannya, dan juga tidak lupa mengundang dari Polres Kota Tasikmalaya, Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Kepala BPP Se-Kota Tasikmalaya, Produsen Pupuk Kujang, Produsen Pupuk Petrokimia Gresik dan juga ada dari para distributor dan Pengecer Pupuk.

Pupuk dan Pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian sasaran produksi nasional, oleh sebab itu pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu dan tempat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk dan pestisida untuk mencapai prinsip tersebut. Khusus untuk penyediaan pupuk pemerintah telah menerapkan subsidi pupuk sehingga harga pupuk relatif lebih murah dan terjangkau oleh kemampuan modal petani.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 telah ditetapkan Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk. Upaya perbaikan sistem pertanggungjawaban penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui kegiatan verifikasi dan validasi dengan melibatkan petugas pertanian mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat pusat. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tentang : Petunjuk Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 Nomor : 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 /Kpts/OT.160/B/KPA/ /2014 Tanggal : 20 Maret 2020.

Pelaksanaan verifikasi dan validasi perlu menjadi instrumen pengendalian terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan di Lini IV/tingkat pengecer. Hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi akan dijadikan pengujian sebagai dasar pertimbangan pembayaran subsidi pupuk kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

Ruang lingkup kegiatan ini adalah Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebaiknya terdiri dari unsur-unsur pemerintah daerah dan dinas terkait yang diketahui oleh Sekretaris Daerah, agar semua instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida mempunyai peran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida adalah untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu antar Instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida. Sasarannya yaitu dapat terciptanya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi terkait, tersedianya informasi jenis pupuk dan pestisida yang beredar di masyarakat, tersedianya informasi mutu pupuk dan pestisida yang beredar di masyarakat, terciptanya koordinasi penyelidikan apabila terjadi kasus pupuk dan pestisida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagikan:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter

Berikan Komentar

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya